Analisis: Etika Perang Siber dalam Pertahanan Nasional Indonesia

Semakin maraknya serangan siber terhadap infrastruktur vital Indonesia, seperti pusat data pemerintah dan perbankan, memunculkan pertanyaan etis tentang bagaimana negara merespons. Apakah serangan balasan siber yang menargetkan server sipil di negara penyerang dapat dibenarkan menurut hukum humaniter? Para pakar hukum internasional menegaskan bahwa prinsip proporsionalitas dan pembedaan harus tetap dijaga meski dalam ranah digital. Keamanan nasional tidak bisa mengorbankan martabat hukum dan perlindungan warga sipil. Artikel ini mengkaji doktrin pertahanan siber Indonesia yang masih abu-abu secara etika.