Dualisme penamaan antara 'Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB)' yang digunakan oleh negara dan 'Tentara Pembebasan Nasional Papua (TPNPB)' atau 'OPM' oleh kelompok bersenjata bukanlah sekadar perdebatan semantik belaka. Ini adalah pertarungan hukum yang menentukan rezim yurisdiksi yang berlaku—apakah konflik Papua akan diperlakukan sebagai kejahatan pidana biasa di bawah Hukum Nasional, atau sebagai konflik bersenjata non-internasional yang tunduk pada Hukum Internasional, terutama hukum humaniter. Pilihan terminologi ini secara langsung memengaruhi hak, perlindungan, dan akuntabilitas para pihak, serta mengaburkan akar persoalan politik dan sejarah yang mendasari kekerasan di Tanah Papua.
Implikasi Hukum: Antara Yurisdiksi Domestik dan Rezim Hukum Humaniter Internasional
Penamaan 'KKB' secara sengaja menempatkan aksi bersenjata di Papua dalam kerangka hukum pidana domestik. Konsekuensinya, negara dapat menggunakan seluruh instrumen represif tanpa harus terikat pada prinsip-prinsip hukum perang yang lebih ketat, seperti proporsionalitas, pembedaan, dan perlindungan warga sipil. Sebaliknya, klaim sebagai 'OPM' atau 'tentara pembebasan' adalah upaya untuk mendapatkan status kombatan yang diakui dalam kerangka Konflik Bersenjata non-internasional, yang membawa implikasi hukum signifikan.
- Pasal 3 Konvensi Jenewa 1949 mengatur perlindungan minimum bagi korban konflik bersenjata non-internasional, termasuk larangan kekerasan terhadap orang yang tidak berpartisipasi langsung dalam permusuhan. Jika konflik Papua diakui sebagai konflik bersenjata, maka baik aparat negara maupun kelompok bersenjata wajib mematuhi ketentuan ini. Namun, dengan label 'KKB', negara dapat mengabaikan kewajiban tersebut dan memperlakukan semua aksi sebagai tindak pidana biasa.
- Protokol Tambahan II (1977) memberikan kerangka lebih rinci untuk konflik bersenjata non-internasional, termasuk prinsip pembedaan antara kombatan dan warga sipil. Tanpa pengakuan status kombatan, anggota kelompok bersenjata tidak berhak atas perlakuan sebagai tawanan perang, dan setiap tindakan mereka dapat dikriminalisasi tanpa proses hukum yang adil sesuai standar humaniter.
- Di sisi lain, Hukum Nasional Indonesia (seperti KUHP dan UU Darurat) memberikan kewenangan luas kepada aparat untuk menindak 'kriminal bersenjata', termasuk penggunaan kekuatan mematikan. Namun, etika hukum mempertanyakan apakah instrumen pidana dapat secara sah mengatasi konflik yang berakar pada pelanggaran hak asasi manusia dan aspirasi politik yang belum terselesaikan.
Dualisme ini menciptakan kerangka yang kabur, di mana negara memilih rezim hukum yang paling menguntungkan—menolak penerapan hukum humaniter namun tetap menggunakan retorika perang. Aktivis hukum harus mencermati bahwa konstruksi 'KKB' justru dapat menjadi alat untuk menghindari akuntabilitas atas pelanggaran berat yang dilakukan dalam operasi militer.
Pertarungan Narasi dan Akuntabilitas Etis dalam Konflik Bersenjata
Penamaan bukanlah sekadar teknis yuridis, melainkan cerminan dari kepentingan politik. Klaim 'OPM' sebagai tentara pembebasan mengandung tuntutan pengakuan atas perjuangan politik dan sejarah penindasan. Sementara itu, negara dengan teguh mempertahankan label 'KKB' untuk menegasikan dimensi politik dan mengisolasi konflik sebagai masalah keamanan semata. Etika perang mengajarkan bahwa setiap bentuk kekerasan harus dievaluasi dalam konteksnya, bukan dengan menghilangkan akar penyebab.
- Prinsip kemanusiaan (humanity) dalam hukum humaniter menuntut bahwa semua pihak yang terlibat dalam kekerasan bersenjata—bagaimanapun mereka disebut—tetap terikat pada kewajiban dasar untuk melindungi warga sipil dan tidak melakukan tindakan berlebihan. Ketidakjelasan status justru membuka celah bagi impunitas, baik oleh negara maupun kelompok bersenjata.
- Dari perspektif etika hukum, penyederhanaan konflik sebagai 'kriminalitas' adalah bentuk penolakan terhadap realitas sosial-politik. Hal ini berbahaya karena mengabaikan hak masyarakat Papua untuk menentukan status politik mereka sesuai dengan Piagam PBB dan resolusi Majelis Umum tentang dekolonisasi.
- Sejumlah laporan organisasi hak asasi manusia internasional telah mendokumentasikan adanya pola pelanggaran sistematis di Papua yang lebih cocok dikategorikan sebagai bagian dari konflik bersenjata non-internasional. Namun, resistensi pemerintah untuk mengubah terminologi menunjukkan upaya mempertahankan narasi tunggal yang menguntungkan secara hukum dan politik.
Pertanyaan etis yang harus dijawab oleh para aktivis hukum adalah: apakah kita rela membiarkan definisi yang dimanipulasi menjadi tameng bagi pelanggaran berat terhadap martabat manusia? Ataukah kita akan mendorong pengakuan jujur atas status konflik, sehingga mekanisme hukum dan perdamaian dapat berfungsi secara adil? Menutup mata terhadap dualisme ini sama saja dengan mengkhianati prinsip keadilan yang menjadi fondasi hukum modern.
Di sinilah peran kritis aktivis hukum dibutuhkan: untuk membongkar kepalsuan narasi yang sengaja dibangun, dan menuntut agar setiap terminologi yang digunakan dalam konflik Papua diuji dengan standar Hukum Internasional yang universal. Bukan hanya soal kata, tetapi soal martabat hukum dan jiwa kemanusiaan yang dipertaruhkan.
