Di tengah berkepanjangannya konflik Rusia-Ukraina, gelombang persaingan angkatan laut mulai merambah Selat Malaka—salah satu jalur pelayaran tersibuk di dunia. Praktik unilateral seperti pengiriman kapal selam nuklir tanpa pemberitahuan kepada negara pantai tidak hanya meningkatkan risiko eskalasi, tetapi juga menabrak prinsip dasar hukum laut internasional yang diatur dalam UNCLOS. Tindakan semacam ini merupakan pelanggaran terhadap kewajiban due regard dan kedaulatan negara kepulauan, yang secara langsung mengancam keamanan maritim kawasan. Aktivis hukum maritim menilai bahwa eskalasi di Laut Hitam telah menular ke Asia Tenggara, dan Selat Malaka menjadi arena uji bagi interpretasi hukum yang semakin timpang.
Perspektif Hukum UNCLOS: Hak Negara Pantai vs. Doktrin Freedom of Navigation
Berdasarkan UNCLOS, negara kepulauan seperti Indonesia memiliki hak penuh untuk mengatur lalu lintas kapal perang asing di perairan kepulauannya, termasuk kewajiban pemberitahuan dan izin bagi kapal selam. Namun, doktrin freedom of navigation yang diusung oleh Amerika Serikat sering kali mengabaikan ketentuan ini. Beberapa pasal yang relevan menjadi dasar analisis hukum ini:
- Pasal 49 UNCLOS — menegaskan kedaulatan negara kepulauan atas perairan kepulauannya, termasuk ruang udara dan dasar laut.
- Pasal 52 UNCLOS — mengatur hak lintas damai, namun kapal perang asing tetap harus mematuhi hukum nasional negara pantai.
- Pasal 53 UNCLOS — tentang hak lintas alur kepulauan yang tidak memberikan kebebasan penuh bagi kapal selam untuk menyelam tanpa pemberitahuan.
Praktik pengiriman kapal perang tanpa koordinasi tidak hanya melanggar UNCLOS, tetapi juga merusak kepercayaan di antara negara pantai. Dalam konteks konflik Rusia-Ukraina, persaingan antara blok Barat dan Timur memanfaatkan celah hukum ini untuk memperluas pengaruh militer. Akibatnya, Selat Malaka yang semula menjadi kawasan damai kini berubah menjadi titik rawan gesekan.
Etika Perang di Laut: Perlindungan Kapal Sipil di Tengah Eskalasi
Dimensi etis dari persaingan angkatan laut di Selat Malaka tak boleh diabaikan. Dalam hukum humaniter internasional, kapal sipil harus dilindungi dari dampak konflik bersenjata. Namun, ketika kapal selam nuklir beroperasi tanpa pemberitahuan, risiko tabrakan atau kesalahan identifikasi meningkat drastis. Beberapa norma etika perang yang dilanggar antara lain:
- Prinsip pembedaan — membedakan target militer dan sipil, namun keberadaan kapal perang di jalur padat lalu lintas mengaburkan batas ini.
- Prinsip proporsionalitas — setiap tindakan militer harus sebanding dengan ancaman, namun pengiriman aset nuklir justru menciptakan ancaman baru.
- Prinsip due regard — kewajiban untuk menghormati keselamatan pelayaran dan lingkungan laut, yang diabaikan dalam praktik unilateral.
Aktivis hukum maritim mendesak Indonesia dan negara pantai lainnya untuk memperkuat peran di International Tribunal for the Law of the Sea (ITLOS). Hanya melalui forum hukum yang adil, interpretasi UNCLOS dapat dipulihkan dan praktik sepihak dapat dihentikan. Tanpa itu, keamanan maritim di Selat Malaka akan terus dipertaruhkan oleh kepentingan geopolitik yang sempit.
Pertanyaan etis yang menggugah: Apakah komunitas hukum internasional akan terus membiarkan norma hukum laut dikorbankan demi agenda politik negara adidaya? Sudah saatnya para aktivis hukum mengambil sikap tegas—menuntut penegakan UNCLOS secara konsisten dan melindungi martabat hukum di tengah gejolak konflik Rusia-Ukraina yang merembet ke perairan Asia Tenggara. Selat Malaka bukanlah arena pertempuran, melainkan urat nadi perdagangan dunia yang harus dijaga dengan prinsip hukum dan etika yang tak tergoyahkan.
