Ambivalensi kerangka hukum Indonesia dalam menghadapi terorisme telah menciptakan zona abu-abu yang berbahaya antara pendekatan penegakan hukum pidana biasa dan logika perang atau konflik bersenjata. Penggunaan istilah seperti 'network degrader' atau 'penetralisan' dalam operasi intelijen sering kali mengaburkan batas antara tindakan hukum yang sah dan tindakan tempur yang hanya dapat dibenarkan dalam situasi konflik bersenjata yang nyata. Praktik ini tidak hanya melanggar prinsip pembedaan dan proporsionalitas yang dijamin oleh hukum humaniter internasional (IHL), tetapi juga mengikis perlindungan due process bagi tersangka dan secara sistematis mengancam kebebasan sipil warga negara. Ketika negara mengadopsi metode IHL dalam konteks keamanan dalam negeri yang seharusnya tunduk pada hukum pidana dan HAM, martabat hukum menjadi korban pertama.
Ketika Logika Perang Menginfiltrasi Penegakan Hukum Sipil
Perluasan definisi 'kombatan' dalam kebijakan domestik kontra-terorisme Indonesia menjadi titik kritis yang mengkhawatirkan. Dalam IHL, status kombatan hanya melekat pada anggota angkatan bersenjata suatu pihak yang berkonflik, dengan hak untuk berpartisipasi langsung dalam permusuhan dan mendapatkan status tawanan perang jika ditangkap. Namun, ketika definisi ini diperluas untuk mencakup warga sipil yang diduga terlibat dalam jaringan teror, terjadi pergeseran paradigma yang berbahaya. Akibatnya, individu yang seharusnya dilindungi oleh hukum pidana dan HAM diperlakukan sebagai sasaran tempur, tanpa jaminan due process yang memadai. Praktik penangkapan dan penahanan tanpa proses peradilan yang transparan di bawah payung operasi kontra-terorisme menjadi lahan subur bagi pelanggaran hak asasi manusia. Berikut adalah beberapa norma yang dilanggar atau terancam oleh ambivalensi ini:
- Prinsip Pembedaan (Pasal 48 Protokol Tambahan I Konvensi Jenewa 1977): Wajib membedakan antara kombatan dan warga sipil; perluasan definisi kombatan menciderai prinsip dasar ini.
- Prinsip Proporsionalitas (Pasal 51(5)(b) Protokol Tambahan I): Serangan tidak boleh menimbulkan kerugian sipil yang berlebihan dibandingkan keuntungan militer; operasi 'penetralisan' seringkali mengabaikan perhitungan ini.
- Hak atas Due Process (Pasal 14 Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik): Setiap orang berhak atas peradilan yang adil dan terbuka; penahanan tanpa proses hukum jelas melanggar hak ini.
- Kebebasan Sipil (Pasal 9 dan 12 ICCPR): Hak atas kebebasan dan keamanan pribadi, serta kebebasan bergerak, terancam oleh operasi intelijen yang tidak transparan.
Martabat Hukum dalam Bayang-Bayang 'Network Degrader'
Penggunaan terminologi militeristik seperti 'network degrader' dalam kebijakan kontra-terorisme bukan sekadar pilihan kata, melainkan cerminan dari pergeseran paradigma yang mengorbankan supremasi hukum. IHL hanya berlaku dalam situasi konflik bersenjata, sebagaimana ditegaskan oleh Mahkamah Internasional dalam kasus Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons (1996). Namun, negara sering kali mengadopsi logika IHL dalam konteks keamanan dalam negeri, menciptakan ruang abu-abu di mana akuntabilitas menjadi samar. Tanpa kerangka hukum yang jelas yang membedakan secara tegas antara penanganan kriminal terorisme melalui sistem peradilan pidana dan situasi perang yang sesungguhnya, Indonesia berisiko menormalisasi praktik-praktik ekstralegal. Pada akhirnya, etika perang mensyaratkan kejelasan aturan main, bahkan melawan musuh yang paling berbahaya sekalipun. Pertanyaan etis yang harus direnungkan oleh para aktivis hukum: Apakah kita rela mengorbankan prinsip rule of law yang ingin kita lindungi demi efisiensi operasi yang instan? Atau justru saat inilah kita harus membela martabat hukum dengan menuntut kejelasan, transparansi, dan akuntabilitas dalam setiap langkah kontra-terorisme?
